Siaran Pers | DETaK
Banda Aceh-Agenda program kerja Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) telah sukses menyelenggarakan webinar nasional Himapan Bercakap Jilid I dengan mengusung tema “75 Pegawai KPK Dilemahkan: Ada Apa Dengan KPK?”
Acara yang diadakan oleh Divisi PSDM ini dipandu oleh Viky Mega Fellashova, seorang mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan dengan menghadirkan dua speakers dari dua universitas yang berbeda di Indonesia. Webinar ini disiarkan melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti oleh 200 peserta dari seluruh Indonesia.
Kegiatan diawali dengan kata sambutan dari koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan, Zahratul Idami, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sayuti, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi dan Andi Setiawan, selaku Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya.
Dari paparan dua pemateri yang berbeda dapat ditarik benang merah. Menurut Sayuti, mengenai pelemahan KPK ia berpendapat, “Kontroversi yang terjadi pada hari ini adalah perpaduan antara kepentingan penegak hukum dan kepentingan politik.”
Sesangkan menurut pandangan Andi Setiawan, melemahnya KPK disebabkan karena pejabat-pejabat negara yang merasa terancam dengan kehadiran KPK, sehingga mereka menimbulkan isu yang kontroversi.
“Munculnya KPK dan lembaga-lembaga negara bertujuan untuk menegakkan kebenaran, namun pada beberapa tahun terakhir KPK dan lembaga-lembaga lainnya disentil oleh para pejabat-pejabat negara yang terkait dengan hal-hal yang merugikan negara serta merasa terancam dengan KPK. Serta mereka menimbulkan kericuhan yang membuat pelemahan pada KPK seperti isu-isu yang saat ini sedang menjadi kontroversi,” kata Andi.
Novery Dita, Ketua Divisi PSDM HIMAPAN dan beberapa panitia yang terlibat mengatakan kegiatan webinar ini bertujuan untuk menjadikan mahasiswa lebih kritis terhadap polemik pemerintahan dengan memperkuat kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu yang sedang hangat dibicarakan.
Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi mahasiswa khususnya dalam menanggapi kebijakan publik pemerintah yang tidak tegas dalam mengatasi permasalahan yang ada di KPK serta permasalahan tentang 75 orang pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).[]
Editor: Indah Latifa
