Ketua BEM FKIP, Safarudin
Jauh-jauh hari sebelum sidang Sidang Umum (SU) dilaksanakan, lima dari sembilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang ada di Unsyiah (FKIP, Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran Hewan) menyurati DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) agar sistem PEMIRA direvisi.
Namun sangat disayangkan ada intervensi dari pihak Pema kepada DPM agar surat yang sudah masuk ke DPM dikembalikan kepada pihak BEM. Ini suatu hal yang sangat kita sesalkan, pada hal itu semua aspirasi dari mahasiswa Unsyiah.
Awal konflik Pema dan BEM, adalah karena tidak adanya transparansi dalam memaparkan kegiatan tahunan kepada DPM dan BEM. Antara lain terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan beberapa pasal yang sifatnya diskriminasi.
Contohnya Pasal 32 yang berbunyi : “Pemerintah mahasiswa Unsyiah mempunyai wewenang untuk mengatur hubungan antarunit kegiatan mahasiswa universitas (UKMU) di bawahnya dan hubungan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas tersebut dengan pihak luar”. Dari sini kita bisa melihat bahwa seluruh UKM di Unsyiah harus meminta izin dulu kepada mereka untuk berhubungan dengan pihak luar.
Begitu halnya dengan PEMIRA yang sifatnya sentralisasi. Semestinya kita harus memakai sistem desentralisasi, maksudnya wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada ketua atau orang-orang pada level bawah pada suatu organisasi. Dapat dikatakan suatu penyerahan kewenangan dari Pema kepada UKM dan BEM untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya (mahasiswa) dalam kerangka memajukan mahasiswa Unsyiah.
Jika kita memakai sistem sentralisasi seluruh decision (keputusan/kebijakan) dikeluarkan oleh pemerintah, dan menunggu instruksi dari pemerintah, sambungnya.
Saya akui, kerugian dalam bentrokan tersebut seperti beberapa kaca di ruang kantin pecah dan rusaknya kantor pintu Pema, merupakan hal yang paling bodoh dilakukan oleh sesama mahasiswa. Akhirnya, akibat kerusuhan tersebut sidang diambil alih oleh rektorat untuk sementara.
Untuk menyelesaikan masalah ini saya berharap adanya fasilitator bagi pihak yang bertikai, lebih bagusnya jika pihak rektorat yang bertindak sebagai fasilitator mencari jalan keluar yang baik untuk kita bersama dan demi mahasiswa Unsyiah secara umum.
DETaK | Reja Hidayat
