Rahmat Taufik | DETaK
Darussalam – Posko aksi demonstrasi “Tolak Politisasi Kampus” yang beberapa hari belakangan didirikan di jln. Teuku Nyak Arief, kawasan pintu gerbang masuk Unsyiah Kompleks Pelajar Mahasiswa (Kopelma), Minggu (4/12/2011) malam digusur. Penggusuran ini dilakukan oleh satuan pengamananan (satpam) kampus serta Resimen Mahasiswa (Menwa) Unsyiah sekitar pukul 23.00 wib. Tidak ada perlawanan dalam penggusuran ini, meski kedua belah pihak sempat bersitegang.
|
IKLAN
loading...
|
Maulana, koordinator aksi (korlap) “Tolak Politisasi Kampus” menyebutkan aksi penggusuran itu sebagai suatu sikap anti kritik yang ditunjukkan oleh Rektor Unsyiah, Darni M Daud. “Penggusuran ini adalah sebuah hal yang tidak masuk akal, kami dituding melakukan hal-hal yang politis. Padahal, dengan pembongkaran ini berarti Darni memang salah dalam hal ini (mempolitisasi kampus, -red).”
Lebih lanjut, Maulana menyebutkan mereka akan terus berada di tempat tersebut. “Saya katakan, malam ini kami tidak akan pindah, dan akan berdiri (bermalam, -red) di sini sampai kemudian apa yang menjadi tuntutan kami dipahami oleh mereka secara substantif,” tambahnya. Ia menegaskan, malam ini mereka akan tetap menginap di tempat pendirian tenda semula.
Ia juga mengatakan bahwa penggusuran itu dilakukan tanpa adanya surat peringatan dari pihak rektorat. “Nggak ada sama sekali (surat peringatan), tiba-tiba datang dan dihancurin (poskonya),” ujarnya dengan nada tinggi.
Sementara itu, Pembantu Rektor (PR) III Unsyiah, Rusli Yusuf yang dihubungi melalui telepon selularnya pasca pembongkaran posko tersebut mengaku tidak tahu-menahu perihal itu. Ia malah balik menanyakan izin aksi pendirian tenda tersebut. “Kalau itu memang tidak ada izin (mendirikan posko), ya barangkali pihak keamanan berhak menertibkannya,” kata Rusli.
Sebagaimana diberitakan DETaK sebelumnya, beberapa mahasiswa Unsyiah mendirikan posko di jln. Teuku Nyak Arief, kawasan pintu gerbang masuk Unsyiah Kopelma Darussalam sebagai bentuk protes terhadap rektor aktif Unsyiah, Darni M. Daud yang mereka nilai telah melakukan politisasi kampus terkait dengan keikutsertaannya mendaftar sebagai Calon Gubernur (Cagub) Aceh periode 2012-2017 dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh kali ini. []