Banda Aceh Komponen masyarakat sipil Aceh menolak keras atas wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional, pernyataan tersebut disampaikan ketika konferensi pers di Tower Café, Minggu (25/10).
Dalam pernyataan sikap tersebut dilontarkan oleh berbagai komponen masyarakat sipil di Aceh, mereka keberatan terhadap pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. “Dalam pandangan kami, rencana pemberian gelar tesebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat Aceh,” ujar Fauzan.
Lanjutnya, Soeharto telah membuat berbagai keputusan yang merusak tatanan hukum dan keadilan di Aceh, dan lebih mementingkan kekuasaan di banding Hak Asasi Manusia (HAM). Ketika menangani persoalan keamanan di aceh, daerah operasi militer ini telah melahirkan penderitaan pada masyarakat aceh khususnya perempuan dan anak-anak.
Dalam kurun waktu sepuluh tahun, sambungnya tercatat 871 orang meninggal karena tindak kekerasan, 387 orang hilang kemudian ditemukan meninggal, 550 orang hilang, 368 korban penganiayaan, 120 korban dibakar rumahnya serta 102 korban pekosaan, data tersebut yang telah diverifikasi oleh Komnas Ham walaupun pada kenyataannya lebih besar lagi.
Mantan tim pencari fakta Aceh, Ghazali Abas mengungkapkan telah terjadi genosida terhadap rakyat Aceh pada masa pemerintahan Soeharto, apakah pantas seorang pelanggar hak asasi manusia mendapat gelar kepahlawanan? Apa tidak ada orang lain tambahnya.
Pada masa orde baru kita harus ikut satu garis politik, ini tidak sesuai dengan pancasila. Apabila pemerintah memberi gelar pahlawan maka disebut juga berkhianat terhadap pancasila ungkap salah seorang dari partai lokal Aceh. Dan pada akhir acara hospi mengatakan apabila gelar tersebut diberikan juga maka kami akan mengambil langkah-langkah seperti judicial review yang diajukan korban pelanggar HAM. (Reja)
