Nurul Hasanah | DETaK
Darussalam- Sebagai upaya untuk mengindari kecurangan Pemilihan Raya (Pemira) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), pada tahun ini akan dilaksanakan menggunakan sistem E-Voting, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Unsyiah, Teuku Muhammad Shandoya, telah melakukan diskusi dengan Wakil Rektor III, biro kemahasiswaan, serta merencanakan kerja sama dan pihak Information and Communication Technology (ICT).
Saat dihubungi tim DETaK pada Jumat, 1 Januari 2021, Shandoya mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan beberapa opsi kepada biro, WR III, dan ICT sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pemira di tahun ini.
|
IKLAN
loading...
|
“Tidak menutup kemungkinan juga seperti eror-nya server dan juga pencoblosan yang bukan dilakukan oleh orang yang terkait. Ini semua, kami juga sudah berdialog atau membuka ruang diskusi untuk menghindari kecurangan, kami menyarakan untuk pihak ICT ataupun biro kemahasiswaan supaya bisa diverifikasi akun ataupun NIM mahasiswa itu sendiri,” ujarnya.
Opsi pertama, MPM Unsyiah menyarankan pihak ICT dan biro kemahasiswaan untuk melakukan verifikasi pada situs web yang akan digunakan mahasiswa aktif kuliah untuk memilih ketua dan wakil ketua BEM serta DPM di pemira tahun ini.
“Ketika masuk website voting.unsyiah.id. kita masukkan NPM dan password. Nah, sebelum memilih kita mendapatkan seperti kode unik yang diverifikasi dua langkah melalui email kita sendiri, dan kita buka email memasukkan kode unik tersebut baru kita bisa memilih. Nah, itu saran yang pertama yang kami berikan,” jelas Shandoya.
Opsi kedua, MPM dibantu tim ICT Unsyiah akan membuat situs web yang digunakan oleh mahasiswa aktif Unsyiah dalam pemira ini hanya bisa diisi oleh satu perangkat saja.
“Untuk saran kedua, kami memberi masukan agar satu perangkat hanya bisa memilih untuk satu kali, jadi tidak ada penggiringan massa secara online, artinya masing-masing mahasiswa pasti memiliki hp/laptop,” lanjutnya.
Selain itu, pada pemira tahun ini, MPM Unsyiah, WR III, biro kemahasiswaan, dan pihak ICT mengusung pakta integritas pemira aman dan pemira damai. Usungan fakta integritas tersebut, juga bertujuan untuk meminimalisir kecurangan pemira serta memberikan sanksi pidana hukum bagi pelaku kecurangan.
“Sanksi akademik, bisa jadi skorsing, pengurangan mata kuliah, bisa jadi DO bahkan. Dan mengenai sanksi pidana mungkin bisa digunakan UU ITE dan sebagainya, ya enggak menutup kemungkinan juga bisa di bawa ke ranah hukum,” tutupnya.
Selain bebapa opsi tersebut, MPM Unsyiah merencanakan pemira tahun ini akan dilaksanakan dalam beberapa hari. []
Editor: Sri Elmanita S
