Iqbal Perdana | DETaK
Darussalam – Perihal pemberhentian Darni Daud dari jabatan fungsionalnya sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) belum menjadi tolak ukur selesainya pemberantasaan politisasi kampus, “Perjuangan kita memberantas politisasi kampus belum selesai, pemberhentian Darni belum bisa menjadi tolak ukur,” jelas Maulana, Minggu (1/4/2012).
Menurut koordinator aksi “Tolak Politisasi Kampus” tersebut, pemberhentian Darni dari rektor hanyalah bagian dari perjuangan mahasiswa untuk memberantas politisassi kampus. “ Ya, itu merupakan bagian dari pemberantasan politisasi kampus,” ujar mahasiswa Unsyiah yang pernah mendirikan posko penolakan politisi kampus Minggu, 4 Desember 2011 lalu.
Maulanan menambahkan untuk memberantas politisasi kampus, pemangku jabatan rektor yang baru harus mampu membuktikan kepada mahassiswa bahwa kandidat yang bernaung di Unsyiah termasuk Darni tidak menjadikan Unsyiah sebagai landasan pencalonan.
Rektor yang baru juga harus mengambil sikap tegas kepada civitas akademik yang terlibat dalam praktek politisasi kampus, “Semua pegawai, dosen, dan civitas akademika yang terlibat dalam pilkada, harus diambil sikap tegas oleh rektor,” terang Maulana. Disamping itu, Maulana menjelaskan, untuk memberantas sekaligus membuktikan bahwa tidak terjadi praktek politisasi kampusdi Unsyiah, diperlukan perhatian khusus dari mahasiswa untuk mengawasi atribut-atribut yang berada di lingkungan Unsyiah terkait kampanye.
Maulana dan mahasiswa Unsyiah yang tergabung kedalam pemberantasan politisasi kampus juga pernah memasang spanduk di depan pamflet Unsyiah Jumat, 30 Maret 2012. Namun spanduk tersebut dilepas oleh satuan pengaman kampus, “Kita pasang spanduk di tempat posko berdiri, karena kita menganggap tempat itu sebagai tugu perjuangan,” jawab Maulana kepada DETaK via telepon.
Mereka mengaku kecewa atas sikap rektorat yang terkesan membelenggu sikap kritis mahasiswa, “Itu artinya, sikap kritis mahasiswa mulai dibelenggu oleh pihak rektorat,” tutup Maulana.[]
