Opini | DETaK
Etika filosofis secara harfiah dapat dikatakan sebagai etika yang berasal dari kegiatan berfilsafat atau berfikir, yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, etika merupakan bagian dari filsafat, etika lahir dari filsafat. Frankena dalam Sumaryadi (2010) mengemukakan bahwa etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis. Sebagai salah satu falsafah, etika berkenaan dengan moralitas beserta persoalan-persoalan dan pembenaran-pembenarannya. Moralitas sangat diperlukan dalam masyarakat karena perannya sebagai panduan bertindak (action guides).
Etika sering disamakan artinya dengan moral. Akan tetapi pada prinsipnya moral dan etika berbeda secara perspektif dan esensi pengertiannya. Nugroho (2000) menyatakan bahwa moral adalah ajaran tentang perilaku yang baik dan buruk, sedangkan etika adalah cabang filsafat yang secara teoretik menyoroti, menganalisis dan mengevaluasi ajaran-ajaran tersebut, tanpa mengajukan sendiri suatu ajaran tentang mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk.
|
IKLAN
loading...
|
Pemerintah dapat dijadikan sebuah pondasi dan potensi awal dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah sebagai sebuah organisasi yang membuat dan menjalankan aturan dan hukum yang ada, dengan hal itu pemerintah akan disebut sebagai sebuah lembaga yang mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan dari negaranya sendiri, sehingga degan adanya pemerintahan maka sebuah negara akan menjadi terarah dan bahkan terampil untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bagi sebuah negara.
Pemerintah sebagai organisasi juga memiliki fungsi sebagai sebuah lembaga yang mempunyai tugas untuk membuat sebuah kebijakan dan kemudian melaksanakannya, pemerintah juga menjadi salah satu wadah di mana masyarakat dapat menyuarakan keinginan dan tujuan mereka, melalui pemerintahan masyarakat bisa memberikan pendapat mereka sebagai rakyat suatu negara untuk menerima, menolak, memberi saran, dan bahkan mengkritik bagaimana kebijakan atau aturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negaranya.
Etika pemerintahan adalah sebuah ajaran yang bertujuan untuk membantu seseorang bagaimana cara berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Sumaryadi (2010) menyatakan bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja bagi pemerintahan. Di dalam etika pemerintahan juga melibatkan aturan dan pedoman mengenai panduan bagaimana cara bersikap dan berperilaku untuk kelompok yang mencakup di dalam lembaga pemerintahan, bahkan termasuk para pemimpin terpilih seperti presiden dan kabinet menteri.
Etika pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara sebagai makhluk sosial. Etika pemerintahan adalah sebuah keutaman yang tentunya harus atau wajib dilaksanakan oleh elit pejabat publik maupun staf pemerintahan, dikarenakan wujud etika pemerintahan merupakan aturan-aturan yang sudah tertulis di dalam UUD seperti Pancasila atau pun teks Proklamasi.
Dari arti etika yang disebut tadi dapat kita ambil sedikit kesimpulan bahwa etika pemerintahan memiliki sebuah tujuan atau pun misi tertentu dari keesksistensian atau kehadiran etika tersebut. Di dalam pemerintahan, etika memiliki tujuan agar menciptakan atau membuat setiap pejabat elit politik dapat bersikap jujur, siap melayani, berjiwa besar, amanah, rendah hati, dan bahkan menanamkan sikap agar setiap pejabat politik untuk siap mundur dari posisi yang dijabatnya di publik saat ini jika pejabat tersebut dibuktikan melakukan kesalahan, atau juga bisa dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat politik tersebut sudah tidak sesuai nalar atau akal budi manusia dan malah bertentangan dengan hukum dan bahkan ujung-ujungnya hanya akan menghancurkan kesejahteraan rakyat.
Dengan adanya etika pemerintahan ini, para pejabat elit politik maupun staf pemerintahan di setiap organisasi pemerintahan yang ada akan dipersiapkan untuk segala kondisi yang kemungkinan akan datang kepada mereka, mereka akan terus dituntut untuk terus bersikap jujur, amanah, siap melayani, dan rendah hati. Hal ini bertujuan agar pemerintahan dapat terus berjalan dengan lebih baik.
Dapat disimpulkan secara singkat bahwa etika pemerintahan diadakan untuk membuat pemerintahan yang sudah ada untuk menjadi lebih baik, dengan adanya etika pemerintahan di setiap pemimpin dari pemerintahan maupun stafnya akan muncul rasa hormat terhadap hidup manusia atau masyarakat dan HAM yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian pemerintah diharapkan memiliki kejujuran yang di mana hal ini akan memunculkan rasa saling percaya antara masyarakat dan juga pemerintah untuk saling bergantung satu sama lain, dan kemudian dapat menciptakan kesejahteraan yang diinginkan.
Penulis bernama Aditya Bismantaka Prasojo, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Della Novia Sandra
