Beranda Headline ‘Politik Uang’ Masih Mewabah di Aceh

‘Politik Uang’ Masih Mewabah di Aceh

BERBAGI

 Tajul Ula | DETaK

money
Ilustrasi (Sumber: Google)

Banda Aceh – Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 meninggalkan cerita carut-marut yang yang kotor dalam dunia perpolitikkan di Aceh.

 Politik uang dalam hal ini patronase (pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik) dan klientelisme (tim sukses, jaringan sosial atau tokoh masyarakat yang berpengaruh dan partai politik) pun  menjadi strategi yang begitu diandalkan bagi Calon Legislatif (Caleg) untuk menang dalam perebutan kursi di DPR.

IKLAN
loading...


Daerah yang menjadi perhatian menarik adalah Kabupaten Bireun dan Bener Meriah. Pada tahun 2009 kedua kabupaten ini berada dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil) namun di tahun 2014 dipisah. Dapil Bener Meriah memperlihatkan politik uang dan politik etnisitas yang begitu kental. Jargon ‘pilih singkite’ (pilih orang sendiri) pun menjadi jurus andalan bagi caleg beretnis Gayo di dapil ini.

“Selain itu, ada istilah caleg impor bagi caleg non-gayo maupun yang  beretnis Gayo tapi tinggal di luar,” ujar peneliti Pileg 2014 di Dapil Bener Meriah dan juga nerupakan salah satu penulis buku Politik Uang di Indonesia “Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014” T.M Jafar dalam acara diskusi dan bedah buku tersebut, Selasa, 28 April 2015, di Aula Fakultas Ilmu sosial dan Politik (FISIP) Unsyiah.

Jafar juga mengatakan bahwa selain politik etnis, politik uang dan patronase juga sangat mewabah di daerah ini yang dilakukan secara tersembunyi dan berhati-hati. Pada akhirnya, mobilisai etnis Gayo dijebak oleh politik patronase yang diasumsikan  bahwa anggota legislatif Gayo akan bekerja lebih keras untuk memberikan proyek-proyek pembangunan dan bentuk patronase lainnya kedataran tinggi untuk etnik mereka sendiri.

Sementara itu, dampak politik pasca konflik dan kemerosotan Partai Aceh di Kabupaten Bireun begitu terasa pada Pileg 2014. Argumen utamanya, politik patronase lebih berpengaruh dari pada ideology, dimana fenomena kemerosotan dukungan untuk paratai Aceh yang tak seelok pileg 2009 disebabkan oleh kekecewaan publik dengan kebijakan yang dibuat Partai Aceh.

“Bandingannya pada tahun Pileg tahun 2009, Partai aceh (PA) mendapat 67 persen kursi di DPRK Bireun, sedangkan di 2014 PA hanya memperoleh 32,50 persen kursi di DPRK Bireun,” jelas Riskika.

Lhena Darwin peneliti Pileg 2014 di Dapil Bireun dan juga salah satu penulis buku Politik Uang di Indonesia “Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014”. Oleh karena itu, menurut Kika, patronase telah menggantikan ideologi sebagai senjata politik yang utama.

Dalam acara bedah buku tersebut turut juga hadir dan menjadi pembicara sekaligus pembahas  pengamat pemilu Ilham Saputra dan Akademisi Unsyiah Fuad Mardhatillah UY Tiba. Menurut Mardhatillah buku ini berhasil mengungkap fakta politik uang di Aceh, namun buku ini belum berhasil dalam hal membongkar mentalitas politik uang diIndonesia.

“Jika ini berhasil dibongkar, ini berguna mendorong animo masyarakat untuk mempermainkan ‘caleg maling’,” ujar Mardhatillah.

Sedangkan menurut Ilham, seharusnya daerah yang juga sangat menarik untuk diteliti adalah Nagan Raya, karena menurut Ilham di daerah tersebut salah seorang caleg ternyata memiliki hubungan saudara dengan ketua KIP daerah tersebut.

“Ada hidden agenda diantara keduanya,” kata Ilham yang juga mantan Ketua Komisi Independent Pemilihan (KIP) Aceh tahun 2009 dan 2014.

Secaara umum, dalam buku Politik Uang di Indonesia “Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014” menceritakan dua temuan utama yakni terdapat fenomena politik patronase menjadi aspek sentral bagi caleg dalam berkampanye, meskipun ada beberapa caleg yang  menolak penggunaan strategi politik uang dengan beragam keberhasila dan sebagian besar caleg di seluruh daerah Indonesia mengandalkan jaringan informal perantara (broker atau timses) untuk meraup suara.

Daerah Aceh yang masuk dalam penelitian buku ini yaitu dapil II Aceh yakni Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Tengah danKabupaten Bener meriah, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Lhokseumawe. Namun yang dieksplore lebih jauh dalam buku ini adalah Kabupaten Bener Meriah dan Bireun.[]

 Editor: M. Fajarli Iqbal