Dedi Prasetyo [AM] | DETaK
Darussalam – Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Aceh menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan disahkan pemerintahan Jokowi-JK. Mereka mulai berorasi dari depan Fakultas Hukum Unsyiah dan berlanjut dengan berjalan kaki ke gerbang Kopelma Darussalam, Senin sore, 17 November 2014.
Dengan membawa peralatan lengkap bendera, poster dan pengeras suara, mahasiswa menyuarakan penolakannya atas kebijakan yang di ambil oleh pemerintahan Jokowi-JK. Mereka beranggapan kenaikan BBM adalah tindakan yang menzolimi rakyat.
“Ini kebijakan menzalimi rakyat, semua alasannya itu permainan belaka, padahal ini semua sudah ada kesepakatan Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia perjanjian Letter Of Intens,” ungkap Hari Anugerah, koordinator aksi kepada detakusk.com.
Menurutnya, sumber daya alam adalah sepenuhnya milik umat yang dikelola oleh pemerintah, dan hasilnya sudah seharusnya dikembalikan kepada rakyat dengan menjualnya lebih murah. “Bukan malah menaikkan harga (BBM-red), ini merupakan dusta berbentuk pengkhianatan pemerintah terhadap rakyat,” tandasnya.
Dalam aksinya, mahasiswa menilai rencana pemerintahan Jokowi-JK untuk menaikan harga BBM hanya akan menyengsarakan rakyat. Meraka juga menilai pemerintahan Jokowi-JK bersifat rezim dan menuntut mengganti dengan sistem Islam dibawah naungan negara khalifah Rasyidah.
Selain berorasi mereka juga membagikan selebaran kepada pengguna jalan yang melintas di pintu masuk Kopelma Darussalam, Banda Aceh. Selebaran tersebut berisikan pernyataan sikap penolakan mereka terhadap kenaikan BBM.[]
Editor: Riska Iwantoni