Tajul Ula | DETaK
Banda Aceh – Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan dana Otonomi Khusus (OTSUS) yang begitu besar dimiliki Aceh hingga mencapai sekitar 12 triliun, tidak begitu terasa dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh pemborosan yang begitu besar yang dilakukan pemerintah Aceh pada sektor belanja rutin atau belanja pembiayaan aparatur negara.
“Belanja rutin pemerintah Aceh itu sekitar lima triliun, sisanya sebesar tujuh triliun baru digunakan untuk belanja langsung atau sarana publik, infrastruktur dan lain-lain,” Ungkap Irwan Djohan, wakil ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) saat diskusi bersama Komunitas Anti Korupsi Aceh (KAKA) pada Jum’at malam, 10 April 2015 di Country Coffee Batoh, Banda Aceh.
Irwan menambahkan, tidak wajar bagi Aceh yang memiliki APBA hingga 12 triliun, namun tidak begitu berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jika dibandingkan dengan 10 provinsi di Indonesia dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terendah seperti Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Jambi yang rata-rata hanya sebesar sekitar satu triliun saja bisa menghidupi daerahnya baik dari segi belanja pemerintah maupun pembangunan.
Belanja rutin yang begitu besar yang dikeluarkan Pemerintah Aceh terutama untuk belanja tenaga honorer yang berlebih, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang kebanyakan serta pengadaan sarana pribadi bagi para pejabat yang membekak membuat APBA dan dana Otsus yang dimiliki Aceh tidak begitu terasa bagi pembangunan Aceh.
“Pemborosan yang luar biasa di Pemerintah Aceh dalam hal ini eksekutif dan legislatif yang membuat dana Otsus tidak terlihat,” ungkap Irwan, yang juga kader Partai Nasional Demokrat tersebut.
Oleh karenanya, Irwan berharap kepedulian dari masyarakat untuk mengawasi alokasi penggunaan anggaran yang dilakukan Pemerintah Aceh agar tepat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[]
Editor: Riska Iwantoni
