Riyanti Herlita [AM] | DETaK
Darussalam – Program Konsolidasi Pembangunan damai di Aceh, banyak terjadi paradoks (ketimpangan) dalam hal kebijakan perbelanjaan, kata Syukriy Abdullah (Team Leader PECAPP), pada diskusi Menakar Kinerja Parlemen dan Kebijakan Belanja Publik, yang berlangsung di Gedung AAC Dayan Dawood, Rabu pagi, 16 April 2014.
“Aceh saat ini menempati rangking ke 7 di nasional dalam hal belanja infrastruktur, salah satunya di bidang pendidikan. Ironisnya pembangunan pendidikan itu hanya dilakukan pada fisik (fasilitas sekolah) saja, tapi mengabaikan perbaikan mental (peserta didik dan guru). Sehingga berimbas pada prestasi pendidikan Aceh pada 2013 lalu, sebagai daerah dengan tingkat ketidaklulusan UN SMA paling tinggi,” terang Syukriy Abdullah.
Dengan demikian lanjut Abdullah, kondisi ini masih relatif sama di tahun 2010 lalu, meskipun ada perbaikan yang dilakukan, terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh semakin tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia.
“Kini paradoks yang terjadi di Aceh sering terjadi dalam kebijakan perbelanjaan dan tak jarang pula belanja tersebut tidak sesuai dengan hasil yang di harapkan,” tambah dia.
Acara yang diselenggarakan Public Expenditure Analysis and Capacity Strenfthening Program (PECAPP) itu turut dihadiri Samsul Rizal dan Jamaluddin (Perwakilan dari DPRA).[]
Editor: Murti Ali Lingga
