M. Elmuava Sani [AM] | DETaK
Darussalam – Forum Aliansi Mahasiswa Unsyiah mengadakan diskusi terkait kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan rektor Unsyiah, Darni Daud. Diskusi tersebut berlangsung di depan Ruang Kuliah Umum Unsyiah, Jumat (9/11/2012).
Forum itu bergerak dalam menanggapi isu-isu yang sedang panasnya terjadi di lingkungan kampus Unsyiah. Sore itu, mahasiswa tersebut membahas agenda yang akan dilakukan untuk menyambut seminar yang rencananya akan dimaterikan oleh Abraham Samad, ketua KPK Pusat. Mereka berencana untuk menyerahkan surat permintaan untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Unsyiah.
Sebelum itu, mereka juga telah mengadakan aksi ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) yang melibatkan sembilan mahasiswa. Isi dari tuntutan mereka antara lain adalah jaksa harus segera menetapkan tersangka koruptor dana beasiswa Unsyiah paling lambat dalam waktu dua minggu. Selain itu, mereka juga ingin Kejati mengusut dugaan kasus korupsi pengadaan almamater dan tiga Corolla Altis yang digunakan rektorat. Mereka juga siap memberikan kontribusi dan mencari bukti-bukti jika perlu dan mendukung penuh upaya penindakan korupsi.
Rencananya, mereka juga ingin menyerahkan petisi kepada Presiden dan Menteri Pendidikan untuk membekukan rektorat. Mereka juga menuntut ditunjukkannya majelis/dewan penyelamatan terhadap kasus Unsyiah untuk melakukan pemilihan rector secara definitive dan mengumumkannya dalam waktu segera. Selain itu, mahasiswa-mahasiwa tersebut juga ingin statuta Unsyiah yang sedia ada diubah supaya lebih bersesuaian dengan kondisi kekinian.
Ziaurrahman, salah satu dari mahasiswa tersebut mengatakan “Dugaan kasus korupsi yang melibatkan beberapa pegawai rektorat selama ini belum tuntas-tuntas, makanya kami langsung aksi ke Kejati, tapi sampai sekarang belum kelihatan perkembangannya, makanya kami berencana melibatkan KPK dalam pengusutan ini, jangan sampai kasus korupsi unsyiah jadi ATM jaksa.” Ujarnya.
Heriana Juanda, koordinator aksi sebelumnya memaparkan bahwa diduga adanya permainan dalam kasus-kasus seperti dugaan korupsi almamater dan tiga Corolla Altis yang digunakan rektorat. Katanya lagi, menurut Perpres No.70 Tahun 2010, proyek yang memiliki nominal melebihi 200 juta wajib ditenderkan, akan tetapi kedua proyek ini, seperti proyek almamater yang senilai 600 juta diduga tidak melalui proses tender. “Diduga, PEMA Unsyiah yang juga mengkoordinir pembagian almamater juga terlibat dalam kasus ini,” lanjut Deri, salah satu dari mahasiswa tersebut. Hal ini juga diaminkan oleh seluruh mahasiwa yang ada di sana.
Maulana Ridho melanjutkan lagi dengan beberapa ide yang dicanangkannya. Menurutnya, mahasiswa-mahasiswa dapat mengajukan surat permintaan dokumen kepada fakultas dan universitas. Hal ini dapat dilakukan oleh individu maupun lembaga-lembaga internal kampus.
“Pasca reformasi, kita sudah punya undang-undang keterbukaan informasi, jadi kita sudah berhak tau apa yang terjadi di dalam sana,” katanya. “Jika tidak diacuhkan, kita bisa menggugat ke KIA,” katanya lagi. “KIA adalah lembaga yang mengadili proses persengketaan informasi di Aceh, jadi kita bisa ke sana jika tak diendahkan,” lanjutnya.
Menyelesaikan diskusi, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan terus apa yang sudah direncanakan. “Kita berharap reaksi yang positif, dan juga kami berharap Abraham Samad dapat hadir besok dan mendengar keluhan kita,” ungkap Ziaurrahman.
Mereka juga berharap civitas academica yang ada di unsyiah, khususnya mahasiswa lebih peka dan meengharapkan massa yang lebih besar demi menjaga kredibilitas Unsyiah. “Kami mengharapkan sambutan yang lebih besar dalam diskusi ini, tapi kami akan terus melanjutkan misi walaupun upaya kami hanya lahir dari beberapa orang ini saja,” kata Ziaurrahman kepada wartawan sambil berlalu meninggalkan tempat.[]
