Riza Novita | DETaK
Darussalam- “Wartawan dan media sudah seperti humasnya dinas syariat islam, “kata Maimun Saleh, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada acara seminar yang diadakan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Sumberpost Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-raniry di Gedung Pasca Sarjana IAIN. ). Selasa, (30/4/2013)
Menurutnya media tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai kontrol jika pemberitaan yang disajikan hanya berbasis pada kegiatan yang dilakukan dinas syariat islam, artinya media jangan menempatkan dirinya sebagai sisi kehumasan. “Kalau kita bedah, yang paling banyak dalam berita itu ya pernyataan tokoh dinas syariat islam.” Jelasnya.
Selain itu ia juga mengatakan, media dalam pemberitaannya mengenai syariat Islam kerap kali menyudutkan perempuan. Padahal isi dari berita tersebut tidaklah semata-mata kesalahan perempuan, bahkan laki-lakilah justru yang proaktif. “Kalau saya justru selalu mengangkat dari sisi laki-lakinya, karena lebih unik.” akunya.
Ia juga mengherankan tentang cara penyebutan nama untuk korban maupun pelaku pelanggaran syariat islam. Baginya media tidak adil dalam penyebutan nama tersebut. Pelaku mesum misalnya, bagi kalangan masyarakat biasa penyebutan nama jelas dan lengkap, sedangkan untuk pelanggar syariat dari kalangan pemerintahan justru dengan menggunakan inisial dan dikabur-kaburkan.
“Terus kalau pelaku curi ayam atau pelaku kriminal lainnya media menggunakan inisial tapi untuk perilaku pelanggaran syariat nama langsung kalau Mahsyur ya penulisannya mahsyur,” terangnya.
Selanjutnya, Maimun berharap pada wartawan dan pelaku media untuk tidak hanya memberitakan syariat islam dari sisi dinas syariat Islamnya. “Kan bisa misalnya dari penyebab dangkalnya aqidah, bukan justru jadi humasnya syariat Islam,” tutupnya.[]
