Mulya Rizki Nanda | DETaK
Darussalam – Kepala Biro Umum dan Keuangan Unsyiah, Abdullah Ali mengatakan ketidaksesuaian dana yang diajukan dengan yang dicairkan jangan disinyalir dengan adanya indikasi tidak transparan. “Pengelolaan dana tidak ditunjukkan kepada siapa-siapa, bukan berarti tidak transparan,” katanya saat ditemui di ruang kerja, Senin (9/12/2013).
Ia menjelaskan, ketidaksesuian tersebut harus disesuaikan dengan realisasi pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh DPR-RI. “Untuk tahun ini, bulan Juli baru cair sedangkan batas akhir ke Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) tanggal 14 Desember untuk memberi laporan.”
Selanjutnya pihak Biro Keuangan Unsyiah menyiasati harus diterimanya laporan dari tiap-tiap pengguna anggaran di Unsyiah sebulan sebelum batas akhir tersebut. “jadi 14 November harus sudah diterima laporan, supaya merata,” jelasnya.
Namun, tambah Abdullah, bukan berarti hingga 14 Desember dan setelahnya uang tidak dapat dicairkan. “Sifatnya haruslah insidentil, jadi bukan berarti setelah 14 Desember sampai januari kegiatan Universitas mati total.”
Untuk kasus yang demikian, syarat berupa berkas sudah harus dipersiapkan sebelum 14 Desember. “Biro Keuangan hanya jadikan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dimaksud saja sebagai pegangan,” katanya.
Menurutnya, ini yang menyebabkan tidak sesuainya dana yang diajukan dengan yang diacairkan. Apabila jadwal diselenggarakannya kegiatan sebelum keluarnya dana DIPA, maka mengharuskan kita untuk berhutang.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan, M. Nasir Ibrahim saat diklarifikasi oleh detakusk.com mengatakan saat ini pihaknya mengalami defisit (kekurangan –red) Anggaran Belanja dana Kemahasiswaan Unsyiah yang mencapai 13 Miliar rupiah. (baca : Defisit Dana Kemahasiswaan Unsyiah Capai 13 Miliar) []
