Beranda Headline Desakan Perbaikan Layanan BPJS Kesehatan

Desakan Perbaikan Layanan BPJS Kesehatan

BERBAGI

Siaran Pers | DETaK

Forum dialog 2
Dok. MaTA

Banda Aceh – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan Balai Syura Ureung Inoeng Aceh (BSUIA) yang tergabung dalam Koalisi untuk Reformasi Birokrasi (KRB) Kota Banda Aceh, menggelar Forum Dialog Kesehatan di Aula Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Selasa, 28 April 2015.

Kegiatan yang mengusung tema, “Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Sektor Kesehatan di Kota Banda Aceh”,  ini merupakan forum dialog yang kedua kalinya digelar dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

IKLAN
loading...


Dari 75 peserta yang hadir, semuanya terlibat sebagai narasumber untuk mendiskusikan informasi terkait soal layanan kesehatan di Kota Banda Aceh, baik dari unsur Dinas Kesehatan, Puskesmas, Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Komisi Informasi Aceh, BPJS Kesesehatan Kota Banda Aceh, geuchik, kelompok perempuan, dan LSM yang selama ini fokus soal kesehatan di Kota Banda Aceh.

Abdullah Abdul Muthaleb dari KRB Banda Aceh menjelaskan bahwa forum dialog ini memiliki dua makna penting. Pertama, warga kota perlu memberikan dukungan baik berupa kritik maupun saran dengan semangat perbaikan untuk menumbuhkan kesadaran positif antara “Penerima layanan” dengan “Penyedia layanan” bahwa pentingnya relasi yang setara antara keduanya.

Kedua, selama ini  belum ada ruang dialog kesehatan yang berjalan secara reguler di Kota Banda Aceh yang  ditengarai menjadi salah satu penyebab mengapa kemudian komunikasi antara penyedia layanan termasuk pengambil kebijakan dengan penerima layanan belum terbangun secara baik.

“Kita meminta kepada Pemerintah Kota agar budaya berdialog soal pelayanan  publik ini dilakukan secara reguler sehingga warga kota tahu apa yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah Kota sekaligus dapat menyampaikan masukan untuk perubahan. Ke depan kita berharap forum dialog seperti ini terus dapat dilanjutkan, bukan hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada sektor lainnya,” ungkap Abdullah.

Walikota Banda Aceh dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Media Yulizar menyampaikan apresiasi atas forum dialog ini.

“Cita-cita kita adalah menciptakan Banda Aceh sebagai Model Kota Madani yang salah satu kriterianya adalah kota yang memiliki keterlibatan publik yang tinggi. Sudah saatnya kita sama-sama saling membuka diri, dan mendengarkan satu sama lain akan segala permasalahan yang ada khususnya di bidang kesehatan sehingga segala isu atau permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik,” ungkap Walikota Banda Aceh

Forum dialog ini mengupas banyak persoalan termasuk tawaran perubahan atau inovasi baru dalam pemberian layanan. Beberapa peserta juga menyampaikan keluhan dengan layanan Polindes yang acapkali tidak jelas operasionalnya. Rasyidah, salah seorang peserta dari Meuraxa menyampaikan agar Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh membenahi operasional Polindes di gampong. Menurutnya, kadang tidak jelas jadwal buka dan tutupnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Halik Saing selaku Geuchik Gampong Kuta Baru. “Saya mendesak agar Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan evaluasi terhadap Pustu yang ada di tempat kami. Warga gampong saya itu seperti terbelah dalam berobat. ” sebutnya.

Fasilitas Puskesmas juga disorot. Pemerintah Kota didesak untuk mempercepat proses rehabilitasi atau rekonstruksi gedung Puskesmas yang sudah tidak cukup mampu memberikana layanan terbaik. “Layanannya sudah bagus, tetapi fasilitasnya seperti gedung tidak lagi sesuai. Puskesmas Meuraxa misalnya, gedungnya sangat kecil sehingga yang berobat menjadi berdesak-desakan. Ini perlu menjadi perhatian para pengambil kebijakan,” sebut Nevi Ningsih, warga dari Flower Aceh.

Rudi Irawan dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh menjelaskan bahwa pelayanan publik itu sifatnya dinamis. Akan terus berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat.

“Oleh karena itu, deretan prestasi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tetap mesti diberikan apresiasi. Akan tetapi Pemerintah Kota, termasuk RSUD hingga Puskesmas, harus terus mengembangkan inovasi layanan. Mesti ada terobosan baru sehingga layanan kesehatan di Kota Banda Aceh semakin berkualitas dan responsif. Sebab, persoalan layanan  publik termasuk sektor kesehatan akan semakin kompleks,” jelas Rudi.

BPJS Kesehatan Didesak Perbaikan Layanannya

Selain itu, forum dialog ini juga membicarakan terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan. Beberapa peserta mengeluh dengan proses memperoleh kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini dibawah kendali BPJS Kesehatan. Para geuchik yang hadir juga mempertanyakan lambanya respon sekaligus tidak ada informasi yang jelas kapan kartu tersebut akan dibagikan kepada warga. Padahal dijelaskan bahwa geuchik sudah menyampaikannya kepada kecamatan. “Kami meminta agar perlu dipercepat dan kalau bisa dilakukan sosialisasi lebih terfokus di gampong soal ini, termasuk memperjelas soal layanan mendapatkan kartu tersebut. Selama ini prosesnya amburadul,” ungkap Ridwan, Geuchik Alue Dayah Tengoh.

Di samping itu, peserta dialog mendesak BPJS Kesehatan Kota Banda Aceh untuk memperjelas SOP pengurusan kartu tersebut. “Berapa hari urusannya di level Geuchik, berapa hari di level kecamatan, dan seterusnya,” ujar Hendra Saputra.

Menanggapi beberapa masukan dan pertanyaan peserta, Kahar Muzakar yang mewakili BPJS Kesehatan menyampaikan apresiasi atas kritikan dan masukan dari peserta. “Kami sadari bahwa ekspetasi publik atas pelayanan berkualitas di sektor kesehatan sangat tinggi. BPJS Kesehatan menyadari bahwa apa yang kami lakukan perlu pembenahan. Tetapi harus diingat juga bahwa setiap pihak yang berkaitan dengan pengelolaan BPJS Kesehatan ini punya peran dan tanggung jawab secara jelas. Beberapa tawaran yang disampaikan tadi termasuk sosialisasi lebih detail ke level gampong akan menjadi perhatian kami,” pungkasnya.[]

Editor: Riyanti Herlita