Muktariza [AM] | DETaK
Banda Aceh– Perhimpunan Intelektual Muda (Pintu) Aceh melaksanakan pertemuan secara resmi membahas “Kemiskininan dan Pengangguran di Tanah Kaya” di Coffe Shop 3 in 1 pada Kamis, 30 November 2017.
Tujuan pelaksanaan kegiatan yang turut dihadiri oleh mahasiswa perguruan tinggi di Aceh, lembaga sosial masyarakat, serta sejumlah perwakilan Kampong di seputar Banda Aceh dan Aceh Besar ini adalah untuk menampung aspirasi masyarakat yang bekaitan dengan permasalahan sosial yaitu kemiskinan dan penganguran di tanah Aceh saat ini. Dalam acara ini, dihadirkan sejumlah pembicara diantaranya: Jailani selaku Kepala Direktorat Pajak Aceh Rustam selaku pengamat ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Saleh selaku pengamat sosial dan Dosen Fakultas Hukum Unsyiah.
Menurut Rustam, pembangunan di Aceh sebenarnya sudah berjalan melalui 15 program yang dilakukan oleh gubernur saat ini, namun yang disayangkan dari perealisasian kegiatan tersebut adalah kurang efektifan dan kesadaran masyarakat, yang disebabkan ketidakmerataan pemeritah.
“Seperti kita ketahui, alat pertanian yang diberikan kepada masyarakat kota tidak cocok namun cocok di pedesaan, yang terlebih pemerataan bantuan ini tidak sampai ke pelosok atau pedalaman,” ujar Rustam.
Rustam juga menambahkan bahwa sebenarnya dana Otonomi Khusus (OTSUS) yang melimpah dari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) sangat banyak, namun kesejahteraan masyarakat kurang dan pemberdayaan yang masih sangat minim di setiap daerahnya. Menurutnya, hal ini terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengadakan kreasi dan inovasi yang baru dalam pembuatan yang karya yang lebih beraneka ragam.
Kemudian menurut Saleh menimpali bahwasnya kreatifitas dan inovasi harus didukung dengan stigma masyarakat yang berkeinginan berubah dalam sekala kecil untuk sadar diri dan tidak bergantung kepada bantuan semata.
“Hal misalnya penyaluran subsidi ke masyarakat miskin jangan diambil oleh golongan pegawai disini, harus adanya kesadaran dari individu sendiri tentang kemampuan ekonomi masyarakat. Disinilah masyarakat dapat berubah dalam pola pikiran dan perilaku yang lebih maju dan jangan terlalu suka menyamakan atau menunggu bantuan, namun masyarakat dituntut untuk membuat inovasi yang terbaru,” jelas Saleh.
Di lain pihak, dalam survei terakhir dana yang di peroleh Aceh dari OTSUS dan APBD mencapai 46 triliun. Dalam data terakhir 2017, dana ini berasal dari pajak sebesar 85% sedangkan 15 % lainnya dari bukan pajak. Dana yang sebesar ini dialirkan ke desa sebesar 1,5 triliun atau 2 triliun pertahunnya. Namun, dari dana ini diperoleh pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah yaitu 4,3 % saja.
“Sangat disayangkan kemana uang yang sebesar itu, dari pusat tidak mampu memakmurkan masyarakat Aceh itu sendiri,” ujar Jailani
Oleh sebab itu, perlu ditegaskan perlunya kesadaran masyarakat untuk berbenah dan mulai berubah pola pikir, serta perilaku untuk kemajuan Aceh kedepannya. Sebab, dana yang sebesar ini tidak dapat berjalan dengan baik, maka kemiskinan dan taraf hidup masyarakat tidak akan pernah berubah. Masyarakat diibaratkan sebagai tombak perekonomian yang didukung oleh mahasiswa yang produktif dan dapat menghasilkan karya baru serta inovasi untuk Aceh.
“Jika masyarakat dan pemuda tidak beubah maka dana ini akan mengambang atau melayang, bahkan dana ini akan di gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan masyarakat atau pihak politik yang tidak sehat saat ini,” jelas Jailani. []
Editor: Maisyarah Rita
