Dinda Triani|DETaK
Darussalam – Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia (MPR RI) menggelar diskusi kebangsaan bertema” Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara)” di AAC Dayan Dawood Unsyiah, 22 April, 2016 pukul 10.00 WIB.
Diskusi yang disiarkan langsung melalui stasiun TV TVRI Banda Aceh dan dihadiri 300-an peserta dari berbagai fakultas ini juga menghadirkan tokoh-tokoh sebagai pembicara, yaitu, Ruhut Sitompul, Martin, Zulfan Lidan, dan TB Soenmanjaja, yang kesemuanya merupakan anggota DPR sekaligus MPR RI.
Dalam diskusi anggota MPR dan beberapa akademisi Unsyiah tersebut, dibahas perihal perlu atau tidak di susunnya kembali GBHN sebagai panduan dan pedoman bagi pemerintah, sehingga tidak salah kaprah dan melenceng dalam menjalankan roda pemerintahannya. Seperti yang disampaikan Zulfan anggota MPR RI.
“GBHN itu diperlukan sebagai pedoman pemimpin bangsa untuk menjalankan program, sehingga nantinya walikota, bupati, gubernur bahkan presiden tidak akan melenceng dari tujuan bersama bangsa dalam menjalankan roda pemerinthan” jelasnya mengomentari pertanyaan perlukah GBHN di negara ini kembali disusun.
Disisi lain, Faisal A. Rani, mewakili akademisi Unsyiah mengungkap fakta bahwa, bukan GBHN yang menjadi permasalahan utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Sebenarnya permasalahannya tidak terletak pada GBHN, mengapa kita malah mengabiskan waktu untuk mempermasalahkannya jika yang kita butuhkan sebenarnya adalah sosok pemimpin yang dapat membawa negeri ini pada kemakmuran, karena itu yang dibutuhkan, itu juga yang menjadi permasalahan utama rakyat Indonesia. Ucapnya tegas menyimpulkan hasil pemikiran perwakilan MPR maupun akademisi di akhir sesi diskusi.[]
Editor : Eureka Shittanadi
