Siaran Pers | DETaK
Banda Aceh – Sebanyak 120 Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Se-Aceh, mengikuti penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kegiatan dibuka oleh Laisani, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Banda Aceh, 17 hingga 21 Juli 2017.
“Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan landasan dasar dalam rangka menjamin pengelolaan tata kelola dan akuntabilitas sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah bukan semata-mata masalah teknis edukatif, akan tetapi justru lebih cenderung pada pembagian kewenangan atau kekuasaan (Power Sharing) di dalam pengelolaan pendidikan,” ujar Laisani saat membuka penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Banda Aceh, Senin, 17 Juli 2017.
Seperti lazimnya proses power sharing, Kadisdik Aceh menyatakan selalu terjadi tarik-menarik kepentingan antar berbagai pihak (Stakeholder) sampai terjadi keseimbangan yang memuaskan pihak-pihak yang bersangkutan.
“Oleh karena itu, dengan manajemen berbasis sekolah akan terlihat pada fungsi-fungsi manajemen mana yang disentralisasikan ke sekolah. Sehingga, dapat terlihat secara jelas benang merah kewenangan kekuasaan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah, orang tua dan masyarakat dalam mengelola pendidikan,” paparnya.
Ia menjelaskan, keseimbangan yang terjadi bersifat dinamis dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan naik turunnya kekuatan peran masing-masing stakeholder.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita sedang menyusun rencana strategis pembangunan pendidikan Aceh. Salah satu isu strategis yang mencuat adalah kompetensi manajerial kepala sekolah yang masih rendah, sehingga dibutuhkan evaluasi dan penilaian kembali terhadap kinerja kepala sekolah,” terangnya.
“Hal ini dibutuhkan agar kita mendapatkan gambaran sumberdaya manusia yang kita miliki apakah sudah sesuai dalam mendukung program Pemerintah Aceh yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),” sambungnya.
Masih kata Kadisdik Aceh, target peningkatan mutu pendidikan Aceh tidak sepenuhnya terletak di tangan Kepala Dinas, namun juga menjadi tanggungjawab penuh para Kepala Sekolah. Sebab, kepala sekolah merupakan motor penggerak dari pemerintah untuk memajukan pendidikan Aceh.
“Nah, dibutuhkan tangan-tangan yang bersih, terampil, cerdas dan bertanggungjawab dalam memajukan pendidikan Aceh. Untuk memperkuat hal tersebut tentunya diperlukan pengetahuan manejerial yang baik bagi kepala sekolah, terutama di dalam penyusunan rencana, perorganisasian/pengawasan terhadap aturan pelaksanaan manajemen di sekolah,” lanjutnya.
Untuk itu, ia menghimbau para kepala sekolah yang mengikuti penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), agar dapat menyerapkan ilmu yang disampaikan oleh narasumber dari unsur Dinas Pendidikan Aceh, perguruan tinggi serta konsultan pendidikan MKKS SMK, himbau Kadisdik Aceh.
Sementara itu, panitia pelaksana, Nailul Authar, dalam laporannya mengatakan, penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), berlangsung sejak 17 hingga 21 Juli 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang yang dibagi atas empat kelompok belajar. Kegiatan ini dalam rangka penguatan manajemen berbasis sekolah pada SMK Se-Aceh tahun 2017.
“Hasil kita harapkan dari kegiatan ini yaitu, menguatkan kembali manajerial sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), terciptanya evaluasi diri yang dapat dilakukan satuan pendidikan. Kita juga menginginkan agar tersosialisasikannya target Dinas Pendidikan Aceh dalam upaya menselarasi dan terciptanya evaluasi diri, penguatan eksistensi MKKS SMK Aceh tahun 2017-2019, AD/ART serta pengurusnya,” terangnya.[]
Editor : Alfira Oksalina S.
