Opini | DETaK
Oleh Hajrul Rahmat
Politik aliran berasal dari kata politik dan aliran. Politik artinya segala urusan dan tindakan (kebijakan dan siasat) mengenai pemerintahan negara atau cara bertindak atau kebijakan dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Adapun aliran, artinya haluan, pendapat, paham politik, dan pandangan hidup (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001). Jadi, politik aliran adalah sebagai suatu kebijakan atau siasat yang dijadikan haluan paham politik atau pandangan hidup oleh seseorang atau kelompok masyarakat. Misalnya, masyarakat Indonesia sepakat menetapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. hal lainnya adalah bangsa Indonesia sepakat menetapkan sistem demokrasi Pancasila sebagai asas kedaulatan rakyat Indonesia.
Secara tradisi istilah “aliran” digunakan sebagai alat untuk menerangkan perilaku politik di Indonesia. Asal muasal penggunaan istilah ini biasanya ditarik dari ilmu antropologi. Namun demikian konsep aliran sudah lama juga digunakan sebagai alat dalam permainanan politik, serta pemahaman dan ideologi serta paham-paham politik sekulerisme dan isme lainya di indonesia.
Banyak aliran –aliran politik yang menjadi sebuah pemikiran politik modern di Indonesia. Kemunculan nasionalisme di tengah–tengah rakyat Indonesia dipimpin oleh para kaum terpelajar, namun masih berada dalam suatu kelompok kecil. Kepemimpinan yang berada pada sebuah kelompok kecil ini kemudian berkembang menjadi kelompok dimana ruang lingkupnya lebih luas dan lebih pesat dalam penyebaran pemikirannya, setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945.
Kemudian menurut Feith dan Castles (1988) dimana sekitar pada tahun 1950-an untuk pertama kalinya muncul suatu kelompok kaum cendekiawan yang tidak terikat dan bekerja di pinggir – pinggir arena politik. Ketidakterikatan ini justru membuat mereka sangat antusias terhadap politik di Indonesia. Bahkan, tidak sedikit dari mereka (kaum cendekiawan yang tidak terikat) yang menjadi sumber pemikiran politik pada masa ini.
Terdapat lima aliran pemikiran politik di Indonesia jika dilihat dari pembagian aliran pemikiran, yakni, nasionalisme radikal, tradisionalisme jawa, islam, sosialisme demokratis, serta komunisme (Feith dan Castles 1988,). Menurut Ir. Soekarno (1964) terdapat tiga rumpun ideologi utama yang menaungi seluruh organisasi politik di Indonesia yaitu, nasionalisme, islam, dan marxisme. Klasifikasi pemikiran politik dalam tiga golongan tersebut dikoalisikan oleh partai – partai pro pemerintah yang disebut NASAKOM dibawah kepemimpinan demokrasi terpimpin. Namun pada saat pemilihan umum untuk pertama kalinya di Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1955, terdapat empat partai besar yang menjulang tinggi di atas partai lainnya, yaitu PNI, partai reformis islam yaitu Masyumi, partai islam tradisional yaitu Nahdlatul Ulama, serta terakhir partai komunis yaitu PKI. Dimana keempat partai ideologis tersebut sangat menonjol dan telah mengakibatkan banyak orang berpikiran bahwa arena ideologi Indonesia terbagi ke dalam empat partai tersebut dalam permainan politik aliran.
Aliran Pemikiran politik dalam periode ini bersifat moralis, bercirikan kecenderungan untuk melihat masyarakat sebagai tidak berbeda – beda, dan pemikiran ini bersifat optimis dan Dikatakan bersifat moralis, menunjukkan fakta banhwa kebanyakan pemikir politik cenderung berpendapat bahwa tidak ada aspek politik yang termasuk daerah netral. Selain itu, politik jarang dianggap sebagai suatu bidang di mana terdapat banyak paradoks dan ironi. Sebagai contoh gejala, bahwa politik yang bersifat otonom sering muncul sebelum manusia sempat mengembangkan suatu model budaya khas sebagai pegangan untuk memahami politik ini.
Dalam politik aliran, sayap kiri biasanya mengacu kepada kelompok yang biasanya dihubungkan dengan aliran sosialis atau demokrasi sosial. Biasanya juga dianggap sebagai lawan dari sayap kanan. Komunisme maupun filsafat marxisme yang seringkali mendasarinya, seringkali dianggap sebagai bentuk radikal dari politik sayap kiri. Namun banyak golongan sayap kiri yang menolak bila mereka dihubungkan dengan komunisme, atau bahkan dengan anarkisme. Kelompok kiri juga seringkali mencakup sekularisme.
Dalam sayap kanan yang lebih di-identik sebagai pendukung pasar bebas dari “campur tangan” Pemerintah yang minim. Saya selalu menjelaskan bahwa di Indonesia sikap umum terhadap penataan ekonomi adalah pragmatis, yaitu sistem mana yang efekif pada saat tertentu. Misalnya perkembangan kebijakan ekonomi selama Orde Baru menunjukkan sikap pragmatis ini sebagai berikut: Liberalisasi (sebelum boom minyak pertama) Industrialisasi padat modal dari negara (selama boom minyak 1970an) Pembangunan sarana sosial ekonomi pedesaan (akhir 1970an sampai 1986) Deregulasi dengan mengutamakan pasar ekspor (setelah harga minyak mulai jatuh pada pertengahan 1980an) Pasar campur dengan mengutamakan proyek dan industri “khusus” (sejak pertengahan 1990an) (Tempo 6 April 2009)
Aliran politik komunisme ini yg di kemukakan oleh kar max sangat berpengaruh di dunia, terutama di indonesia, penerpan ideologi komunis ini jika dilihat pada order lama begitu kental di terima oleh kebanyakan masryrakat indonesia serta mempegaruhi tatanan politik di indonesia, yang menerpkan sistem kapitalis terhadap kau buruh. Pada tahun 1965, PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRT. Partai itu mempunyai basis yang kuat dalam sejumlah organisasi massa, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) kemudian PKI juga berhasil pemerintahan indonesia serta dapat menduduki beberpa kursi pemerintahan indonesia pada tahun Maret 1963.
Dan jika kita lihat bagaimana aliran politik saat ini dalam pemeritah indonesia, tentunya paham komunis yang ada di indonesia tidak bisa hilang begitu saja, banyak pejabat pemerintah indanesia masih masi banyak yang terikat dengan ideologi komunis, pasti ada, cuman pemahaman dan penerapannya agak sedit tertutup, contohnya saja: Anda lihat bgmn media-media massa dimanfaatkan utk membonsai tokoh-tokoh islam dan mengorbitkan tokoh-tokoh sekuler sebagai ikon di tengah-tengah masyarakat. Anda lihat bagamana media massa sangat gencar mengeksploitasi aib para ulama, ustad dan tokoh islam, baik yg riel atau pun jadi-jadian. Karena Indonesia sekarang anut demokrasi liberal dimana kekuasaan harus diraih melalui partai politik, aktifis-aktifis komunis ramai-ramai masuk partai. Seperti Partai yang paling mengakomodir para tokoh-tokoh komunis ini adalah PDIP, tidak di raguakan lagi bahwa partai tersebut sangat dekat dengan negeri cina sejak kepemipinan megawati maupun jokowi. inilah yang harus kita waspadai.[]
Penulis adalah Hajrul Rahmat, Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Unsyiah. Bergiat di forum diskusi mahasiswa Ilmu Politik, Political Club.
Editor: Riska Iwantoni
