Eka Purnama Sari Ningsih | DETaK
Lhokseumawe-. Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) regional Aceh menggelar acara perdana Debat HMMI dan Seminar Regional Aceh dengan mengangkat tema “Kesiapan Pemerintah Aceh dan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Arun Lhokseumawe),” acara ini berlangsung di Gedung ACC Cunda, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe menjadi tuan rumah pertama di tahun pertama ini. Kamis, 20 April 2017.
Acara ini di hadiri delegasi HMMI se-Aceh diantaranya Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), serta 350 peserta seminar regional Aceh, dengan mengundang pemateri Muhammad Abdullah (Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan), Fuad Bukhari (Tim ESDM Aceh), Nurdin (Staff Ahli Bidang Hukum Gubernur Aceh) dan Faturrahman Anwar (Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Ekonomi Pembangunan).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2017 yang mengatur pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe menuai kontroversi bagi masyarakat Aceh mengingat KEK dibentuk sepihak oleh Plt. Gubernur Soedarmo.
Belajar dari masa lalu PT. Arun dan PT. Exxon Mobil yang mengembangkan perusahaan tanpa memberi keuntungan yang lebih bagi pemetintah dan rakyat Aceh. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran masyarakat Aceh karena takut dirugikan kembali.
Menurut Muhammad Abdullah adanya KEK dengan konsorsium antar 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sebuah ketugian.”Adanya KEK dengan Konsorsium 3 BUMN ini menjadi kerugian bagi pemerintah Aceh, karena BUMD hanya memegang saham sebesar 25% saja, selain itu pemerintah Aceh juga tidak memiliki kewenangan untuk mengelola sendiri sumberdayanya sendiri”.
“Saya Berharap, mahasiswa Aceh ikut andil dalam permasalahan ini” lanjut Muhammad Abdullah
Sedangkan menurut Rais Mukhayar mahasiswa Unsyiah yang merupakan Koordinasi Daerah (Korda) HMMI wilayah Aceh acara ini bertujuan untuk mengawal kebijakan pemerintahan.
“Himpunan Manajemen Indonesia Daerah Aceh akan terus mengawal Kebijakan dan Usulan Pemerintah Aceh yang dapat memberi dampak langsung kepada Masyarakat. Dengan akan diberlakukannya KEK-Arun Lhokseumawe kami berharap Pemerintah Aceh dapat menjadi pengelola. Maka dengan itu Pemerintah Aceh dapat menentukan arah dan tata pengelolaan yang dapat menguntungkan bagi rakyat Aceh” ujarnya.[]
Editor: Mutia Dara Authari
