Oleh : Nasrul Hadi

Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unsyiah

Calon DPMU yang mengalami kesalahan penulisan nama di kertas suara

Pemilihan Raya (pemira) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) baru saja usai dilakukan pada Rabu (30/10/2013) kemarin. Jadwal tersebut sesuai Surat Keputusan (SK) Komisi Pemiliahn Raya (KPR) Unsyiah nomor: 007/KPR/USK/IX/2013 tentang jadwal pemira tahun 2013. Sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menyukseskan pesta demokrasi mahasiswa jantong hatee rakyat Aceh, baik oleh penyelenggara pemira Komisi Pemilihan Raya (KPR) maupun pihak partisipan lainnya.

Lantas sebagai pelaksana dan penyelenggara pemira Unsyiah, bagaimanakah potret kenerja KPR?

Komisi penyelenggara pemira ini memang telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk menyukeskan pesta demokrasi pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unsyiah. Pemira yang telah tertunda hampir satu tahun, setelah pada Rabu (15/12/2012) tahun lalu gagal dilaksanakan karena adanya pemboikotan disebabkan tidak tranparansi dan publikasi proses pemira. Namun berkat giat KPR dan penyelengga lainnya, mahasiswa Unsyiah telah merayakan pesta demokrasi pada akhir Oktober kemarin.

Disuatu sisi kinerja KPR memang layak diacungin jempol. Dengan personel 10 orang anggota lama ditambahkan 20 orang dari DPM fakultas dan dibantu pihak lain mereka telah melaksanakan pemira untuk memilih satu orang ketua BEM dari sepuluh orang kandidat dan pemilihan Dewan perwakilan mahasiswa Unsyiah.

Namun disisi lain, ketidakprofesional mereka malah mencuat dan mendapat kritik dari sejumlah pihak. Salah satu tidak profesional kinerja mereka adalah salahnya nama salah satu calon DPMU dari fakultas ekonomi, Nasrul Hadi di kertas suara.

Calon DPM nomor urut dua ini seharusnya ditulis Nasrul Hadi, tetapi Nasrul Huda yang tercantum pada kertas suara. Calon ini sangat kecewa atas kesalahan yang dilakukan pihak KPR Unsyiah. Dia menganggap hal tersebut merupakan kesalahan fatal. ”Ini kesalahan fatal, coba kalau kita umpamakan KPU salah mencetak nama calon DPR di kertas suara dan baru diketahui pas hari pemilu, bisa habis KPU kalau seperti ini. Begitulah umpanya bahwa ini fatal salahnya” kata Nasrul seperti yang dimuat di media warga kompasiana.com.

Memang jelas, kesalahan penulisan nama adalah kesalahan fatal yng dilakukan KPR. Mereka tidak profesioanal dan terkesan tidak netral, tidak tranpasaran dan bisa dipermainkan. Bagaimana tidak, calon DPM sudah terlebih dahulu melakukan seleksi administrasi dan melengkapi seluruh data identitas yang disyaratkan, tetapi nama calon malah salah di kertas suara.

Seharusnya pihak KPR melakukana re-check pada kertas suara sebelum dicetak dan sebelum kertas suara didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS). Namun, ntah ada atau tidak hal tersebut dilakukan oleh KPR yang memiliki 30 orang personel.

Apa yang telah dilakukan KPR terkait kesalahan penulisan nama ini merupakan (sepatutnya) melanggar kode etik. Hal ini juga bisa digugat oleh pihak yang dirugikan, yaitu calon terkait untuk meminta pemilihan raya (pemira) ulang.

KPR kekurangan kertas suara

Hal lain yang dialami KPR adalah kekurangan kertas suara yang didistribusikan, salah satu sumber yang penulis dapatkan hal tersebut terjadi di fakultas ilmu politik dan komunikasi. Seperti yang diberitakan media kampus industrialtime.net, KPR kewalahan dalam melaksanakan pesta demokrasi mahasiswa Unsyiah.

“Kendala yang kami temui diantaranya adalah kekurangan surat suara karena kurangnya tenaga untuk melipat surat suara, bilik suara yang baru terpasang tadi malam karena perizinan PD III yang terlambat dikeluarkan, dan kurangnya koordinasi dari KPPS fakultas dengan KPR” Sebut Ashhabul Yamin, ketua MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa) Unsyiah seperti yang dimuat industrialtimes.net.

Apa yang telah dilakukan KPR sepatutnya dievaluasi dan bisa menjadi pembelajaran, dan modal untuk lebih baik lagi untuk KPR pengurusan selanjutnya. Kesalahan yang telah dilakukan KPR tahun ini untuk tidak diulangi lagi di tahun depan dan kebaikan yang mereka lakukan patut diapresiasi dan dicontohkan KPR kepengurusan selanjutnya. Terimakasih KPR.