Redaksi detak-unsyiah.com menerima sumbangan tulisan dari mahasiswa atau kalangan umum. Setiap tulisan dapat dikirim ke email [email protected] dengan disertai identitas penulis. Terima Kasih
Banda Aceh- Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Aceh, Anwar Yusuf Ajad, menghimbau kepada pemerintah dan masyarakat Aceh untuk lebih memperhatikan nasib anak-anak Aceh. “Jangan sampai sama nasibnya dengan di Thailand,” sebutnya di sela-sela kata sambutan dalam aksi solidaritas untuk diana, Sabtu (13/4/2013).
Anwar mengatakan, ada tiga elemen penting yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, yakni orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. “Pemerintah sebgai pengambil kebijakan harus bisa memperhatikan nasib anak aceh,” ungkapnya.
Tidak adanya penerapan syari’at secara kaffah, kata Anwar, menjadi faktor terkuat meningkatnya kekerasan pada anak. “Selain itu hukum di Aceh sangat lemah dalam hal melindungi anak dibandingan dengan provinsi lain, baik dalam hal gizi dan pendidikan.”
Sehari sebelumnya, kegiatan ini juga dilakukan di Masjid Baiturrahman berupa aksi teatrikal eksekusi simbolik kepada kedua tersangka pelaku kejahatan seksual pada Diana.
Selain masyarakat, aksi solidaritas yang berlangsung di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tersebut, juga dihadiri oleh beberapa komunitas sosial di Aceh. “Aksi ini harus lebih banyak lagi, sehingga pemerintah terbuka hatinya untuk lebih memperhatikan anak-anak aceh lainnya,” tutup Anwar.[]
Redaksi detak-unsyiah.com menerima sumbangan tulisan dari mahasiswa atau kalangan umum. Setiap tulisan dapat dikirim ke email [email protected] dengan disertai identitas penulis. Terima Kasih
KPAID Aceh: Nasib Anak Aceh Harus Diperhatikan
Keumala Fadhiela | DETaK
Banda Aceh- Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Aceh, Anwar Yusuf Ajad, menghimbau kepada pemerintah dan masyarakat Aceh untuk lebih memperhatikan nasib anak-anak Aceh. “Jangan sampai sama nasibnya dengan di Thailand,” sebutnya di sela-sela kata sambutan dalam aksi solidaritas untuk diana, Sabtu (13/4/2013).
Anwar mengatakan, ada tiga elemen penting yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, yakni orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. “Pemerintah sebgai pengambil kebijakan harus bisa memperhatikan nasib anak aceh,” ungkapnya.
Tidak adanya penerapan syari’at secara kaffah, kata Anwar, menjadi faktor terkuat meningkatnya kekerasan pada anak. “Selain itu hukum di Aceh sangat lemah dalam hal melindungi anak dibandingan dengan provinsi lain, baik dalam hal gizi dan pendidikan.”
Sehari sebelumnya, kegiatan ini juga dilakukan di Masjid Baiturrahman berupa aksi teatrikal eksekusi simbolik kepada kedua tersangka pelaku kejahatan seksual pada Diana.
Selain masyarakat, aksi solidaritas yang berlangsung di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tersebut, juga dihadiri oleh beberapa komunitas sosial di Aceh. “Aksi ini harus lebih banyak lagi, sehingga pemerintah terbuka hatinya untuk lebih memperhatikan anak-anak aceh lainnya,” tutup Anwar.[]
Related posts
» Yuk Daftar Turnamen Catur Kilat se-Aceh
» Linon, Smong, dan Kisah Mereka yang ‘Berdamai’ dengan Bencana
» Diorama, Kisah Perjuangan Masyarakat Bali
» Menjejak Latiung, Menziarahi Sisa Bencana di Sudut Simeulu
» Mulya Rizki Nanda, Pimpinan Umum DETaK Periode 2014
» Kepala Biro Kemahasiswaan: Tidak Boleh Melakukan Politik Praktis di Dalam Kampus