Sayed Jamaluddin | DETaK
Darussalam – Dekan Fakultas Hukum Unsyiah, Daoed Yusuf mengomentari soal realisasi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dan otonomi daerah bagi Aceh.
“Pemerintah seperti tidak ikhlas menjalankan poin-poin yang diatur dalam otonomi,” kata Daoed Yusuf dalam pertemuan dalam Tim Kajian Daerah Setjen Dewan Ketahanan Nasional di ruang Rektor Unsyiah, Kamis (17/1/2013).
“Pemerintah harus berkomitmen untuk ikut menjalankan MoU Helsinki. Jangan setengah-setengah. Pemerintah pusat seperti melepas kepala tapi memegang ekor.”
Ia menyarankan agar penyebutan potensi konflik kepada suatu daerah selayaknya ditiadakan, karena berhubungan dengan mental masyarakat. Namun, katanya, seharusnya daerah yang berpotensi konflik itu tidak perlu disebutkan, tapi cukup dipelajari akar masalah dan proses penyelesaiannya.
“Dulu kita mendengar daerah yang beresiko konflik disebut dengan hot spot, sekarang muncul yang baru yaitu daerah yang berpotensi konflik. Pelabelan macam ini sebaiknya jangan ada lagi,” harapnya.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam lebih tersebut dihadiri oleh perwakilan anggota senat, dekan, dan para akademisi Unsyiah.[]
