Beranda Headline Aceh Dan Demokrasi “Bertopeng”

Aceh Dan Demokrasi “Bertopeng”

BERBAGI
Muhamad Misri/DETaK

Oleh Muhammad Misri

Muhamad Misri/DETaK
Muhamad Misri/Dok. Pribadi/DETaK

Salam Revolusi..!!! Saya Mendukung “ACEH PEMILU DAMAI” tanpa intervensi dan intimidasi dari pihak dan golongan manapun, mengaharapkan masyarakat merespon positif terhadap pesta demokrasi ini, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, yang ini sudah tak asing lagi bagi masyarakat yang demokratis, dengan bijak menggunakan hak suaranya untuk memilih langsung wakil rakyat atau pemimpin yang sesuai dengan keinginanya, tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari orang lain baik itu golongan manapun.

Di era pendewasaan demokrasi ini sering kali terjadi praktek-praktek yang menyimpang dari hakikatnya sebuah negara yang katanya demokratis. Seperti persaingan politik yang tidak sehat dan sukar bersaing secara kompetitif dengan lawan politiknya. Seiring tumbuh dan berkembang negara kita (Indonesia) ini perkembangan politik mengubah pola pikir masyarakat dan juga terus mengubah berbagai aspek kehidupan, sehingga politik dijadikan lumbung uang bagi para pelaku “elit-elit”. Bukan lagi hal yang harus ditekuni hingga tercapainya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Politik dan demokrasi juga jauh berubah dari kodratnya, entah karena perkembangan politik di Indonesia yang tidak baik atau sebaliknya. Sekarang kita melihat kampanye partai lanyaknya pasar malam dengan berbagai hiburan dan pertunjukan topeng monyet dijalanan. Nyaris sudah tak mendidik dan memberikan pencerahan ataupun tidak memberi pengaruh yang positif bagi regenerasi bangsa kedepan.

IKLAN
loading...


Melihat perkembangan politik dalam konteks “kedaerahan” terutama Aceh yang berpayung dibawah UUD 1945 dan dirangkul oleh pemerintahan pusat dalam cengkraman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang katanya itu adalah “harga mati dan tidak dapat dilepaskan dari negara kesatuan republik indonesia ini.”

Melihat berbagai dinamika yang dialami masyarakat Aceh sejak tahun 1975 hingga 26 desember 2004, berbagai peristiwa terjadi hingga memberikan tekanan psikologis yang mendalam bagi rakyat Aceh. Dan pada 2006 saya yakini sebai awal mula terjadinya pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat Aceh sendiri. Sedikit banyaknya disinyalir lahirnya asas “keaceh-acehan” yang membuat masyarakat tak lagi “satu”. Seperti yang kita rasakan saat ini seakan ada kekuasaan baru didalam kekuasaan. Yang terus berbuat semena-mena terhadap masyarakat bahkan melakukan tindakan kekarasan terhadap golongan lain.

Di Aceh sangat jauh terjadi penyimpangan interpretasi atas demokrasi. Dan perkembangan politik yang tidak baik saat sekarang ini, asas kebebasan atau kedaulatan rakyat disalah gunakan oleh oknum-oknum yang berkepentingan atas nama golongan, seakan kepentingan golongan adalah segala-galanya ketimbang kepentingan rakyat. Dalam mensejahterakanya, seakan wujud politik di Aceh kini adalah “musuh” yang baru lahir sehingga membuat masyarakat tak lagi nyaman dan tentram dalam berpolitik maupun kehidupan sosialnya, apalagi persaingan yang begitu panas di dunia perpolitikan lokal tentunnya yang sangat-sangat jauh menyimpang dari ketentuan umum maupun praktik politik yang dimainkan oleh para politator-politator lokal.

Menjelang pesta politik 9 April mendatang, beberapa insiden terus terjadi dari kasus penculikan, penganiayaan, dan kekisruhan antar goglongan bahkan pembunuhan, ini jelas membuat mayarakat gusar dan takut akan situasi yang buruk ini. Politik di Aceh terlalu anarkis hingga merugikan banyak pihak dan menyengsarakan masyarakat, juga membuat hubungan sosial menjadi tidak membaik dan juga mengakibatkan terputusnya tali persaudaraan antar keluarga dan dampaknya membuat mesyarakat saling bermusuhan. Terkadang terlintas dikepala kita apakah ini hasil dari penafsiran “politik” bagi masyarakat Aceh? Ataukah hanya perbuatan individual yang ingin memecah belahkan kita karena hanya kepentingan golonganya saja? Perang politik kini bukan lagi perang ideologis melainkan politik fisik yang berlandaskan asas “pokok jieh” (yang penting).

Sebagai penerus bangsa, sedih dan sangat prihatin melihat kondisi ini, dan ini akan sangat merugikan dan membawa dampak “kehancuran” bagi kita generasi penerus bangsa yang kedepan. Karena tidak memberikan pembelajaran yang baik dan pendidikan politik yang sehat. Semua orang pasti pecaya itu. Dan tak menutup kemungkinan akan ada gerakan politik baru yang revolusioner yang merubah secara keseluruhan dari kebobrokan sistem politik ini. Berharap ada tindakan dari para penguasa untuk mengubah dan mengembalikan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan koridor demokrasi yang tak lagi berselimut didalam topeng tirani atau kediktatoran berkedok demokrasi.!![]

Penulis adalah Muhammad Misri, mahasiswa Fakultas Hukum (FH), Universitas Syiah Kuala

Editor: Murti Ali Lingga