Beranda Headline Pemilihan Ketua BEM FKIP Tanpa Pungutan Suara

Pemilihan Ketua BEM FKIP Tanpa Pungutan Suara

BERBAGI
Foto: Ist.

Nuryani Silalahi | DETaK

Darussalam — Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsyiah tahun ini dilakukan tanpa pemungutan suara mahasiswa. Lukman Maulana, ketua BEM FKIP periode 2017 telah dilantik pada hari Kamis, 16 Maret 2017.

Dari hasil rapat Pleno yang diadakan oleh pengurus BEM dan dihadiri oleh seluruh perangkatnya termasuk Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Komisi Pemilihan Raya (KPR), dan Perwakilan himpunan setiap Prodi di FKIP guna untuk menghasilakan rekomendasi calon ketua BEM FKIP.

Iklan Souvenir DETaK

Berdasarkan keterangan dari Fahmi Riza selaku ketua KPR FKIP mengatakan bahwa pemilihan ketua BEM kali ini tetap dilaksanakan secara demokratis.

“Bukan berarti pemilihan ketua BEM FKIP kali ini tidak demokrasi namun yang menjadi kendalanya adalah yang mencalonkan dalam ketua BEM hanya empat orang dan yang  mengembalikan berkas hanya dua orang dan dari dua calon tersebut yang memenuhi syarat untuk menjadi ketua BEM Fkip hanya satu orang yaitu Lukman Maulana dari prodi Ekonomi, adapun syarat utama untuk mencalonkan sebagai ketua BEM FKIP ialah mendapatkan surat rekomendasi dari setiap himpunan yang ada di FKIP minimal sepuluh,“ jelasnya.

Namun tidak sedikit mahasiswa yang tidak setuju dengan metode pemilihan ketua BEM kali ini. Salah satunya mantan Ketua BEM FKIP periode 2016, Sibghatullah Arrasyid, menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan yang telah di tetapkan tersebut.

“Kalau mereka memang cinta dan ingin kampus ini maju seharusnya mereka menggelar pesta demokrasi, karena mahasiswa juga menginginkan pemimpin itu dipilih bersama,mengenal pemimpin, dan pesta demokrasi sebenarnya wajib digelar di setiap  fakultas,” tuturnya.

Begitu juga dengan bebrapa ketua himpunan FKIP seperti Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMKA), Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFI), Himpunan Mahasiswa Pendidkan Anak Usia Dini (HIMAPAUDI), Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (HIMAPKK) dan Himpunan Mahasiswa Geografi (HIMAGEO) menolak sistem rekomendasi serta beberapa PDMF menolak sistem rekomendasi dan mengajukan penghapusan rekomendasi untuk kriteria calon ketua BEM. []

Editor: Dhenok Megawulandari