Beranda Artikel Mengenal Amnesti yang Diberikan pada Saiful Mahdi, Berikut Kenali Beberapa Hak Istimewa...

Mengenal Amnesti yang Diberikan pada Saiful Mahdi, Berikut Kenali Beberapa Hak Istimewa Presiden Lainnya

BERBAGI
Ilustrasi. (Maisara Naila Al-Masry [AM] / DETaK)

Artikel | DETaK

Berangkat dari isu yang sempat menjadi perbicangan media Indonesia, mengenai Saiful Mahdi dosen Fakultas MIPA USK (Univesitas Syiah Kuala) yang tersandung kasus pelanggaran UU ITE. Menempuh perjalanan yang berliku-liku selama proses hukum yang menjeratnya hingga mendapat Hak Amnesti Jokowi selaku Presiden RI. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden memilki hak preogratif dikutip dari KBBI diartikan sebagai hak istimewa yang dipunyai kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuatan-kekuatan badan-badan perwakilan. Dan salah satunya ialah hak amnesti ini. Selengkapnya mari mengulik empat hak istewa presiden lainnya.

  1. Amnesti
    M. Marwan dan Jimmy dalam buku Kamus Hukum menjelaskan, amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan UU tentang pencabutan semua akibat dari pemindanaan suatu perbuatan pidada tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.

Berdasarkan teori, amnesti dimaknai sebagai bentuk kebijakan politis presiden dalam merespons opini masyarakat dan menjaga kepentingan negara. Presiden dalam memberikan amnesti juga memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Mahkamah Agung (MA).

IKLAN
loading...


Dalam Undang-undang Darurat nomor 11 tahun 1954, menyatakan bahwa akibat pemberian amnesti adalah, semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Yang berarti jika seseorang telah divonis tuntutan dan kemudian mendapatkan amnesti ini maka akan dihapus hukuman pidana nya.

  1. Abolisi
    Abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.

Mengacu pada pasal 14 UUD 1945, dapat dikatakan amnesti menjadi satu paket dengan abolisi dan menyerupai grasi dan rehabilitasi. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung (MA) yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Hukum dan Ham (KEMENKUMHAM).

  1. Rehabilitasi
    Merupakan hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut pasal 1 angka 23 KUHAP.

Rehabilitasi ini dapat diberikan kepada terpidana yang telah diberi vonis hukum atau sedang menjalani masa hukuman. Tetapi, kemudian dinyatakan tidak bersalah dengan adanya rehablititasi ini dapat memulihkan seseorang dari kondisi cacat secara hukum.

Dalam pemberian hak rehablititasi ini Presiden perlu mempertimbangkan keputusan dari para Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

  1. Grasi
    Undang-undang nomor 22 tahun 2002 (UU Grasi) menyatakan grasi adalah pengampunan yang diberikan presiden berupa perubahan, pemberian, keringanan, pengurangan, atau penghapusan pidana pada narapidana.

Grasi ini juga diatur dalam pasal 14 Ayat 1 UUD 1945 yang mengatur presiden dalam memberikan grasi perlu mempertahatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Grasi ini juga biasanya diberikan pada narapidana yang berkelakuan baik selama masa tahanan dan juga biasanya pada hari peringatan nasional.
Dengan mengenal beberapa hak istimewa yang telah diatur dalam UUD dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemberian hak hak tersebut kepada mereka yang berhak menerimanya. Hak preogratif yang dimiliki presiden ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemenuhan hak dan opini Masyarakat.[]

Referensi: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d35b324e8328
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/3015/2560
Buku yang berjudul Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H.

Penulis bernama Maisara Naila Al-Masry, Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Syiah Kuala (USK) angkatan 2020. Ia juga merupakan salah satu anggota magang UKM pers DETaK USK.

Editor: Della Novia Sandra