Beranda Terkini Tanri Abeng Tawarkan Konsep Politik Ekonomi Inklusif bagi Kemajuan Indonesia

Tanri Abeng Tawarkan Konsep Politik Ekonomi Inklusif bagi Kemajuan Indonesia

BERBAGI
Tanri Abeng saat menyampaikan materi kuliah umum. 25/03/19 (Cut Siti Raihan | DETaK)

Nurul Hasanah | DETaK

Darussalam- Tanri Abeng memberi kuliah umum tentang “BUMN Lembaga Pelaku Ekonomi Negara dan Politik Ekonomi Inklusif Melalui Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR)” yang dilaksanakan di auditorium lantai 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) pada Senin, 25 Maret 2019.

Tanri Abeng yang merupakan mantan Menteri BUMN sekaligus Rektor Tanri Abeng University (TAU) memberikan pandangannya mengenai pentingnya penerapan konsep politik ekonomi inklusif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Politik ekonomi inklusif melibatkan dan mempromosikan ekonomi usaha-usaha kecil milik rakyat yang membentuk badan usaha melalui korporisasi. Bukan koperasi, kalau korporasi kepemilikannya jelas, pemiliknya rakyat itu sendiri,” ungkapnya.

Tanri Abeng mengungkapkan tujuannya mengisi kuliah umum ini karena kekhawatirannya terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, masalah ekonomi perlu dibahas dan didiskusikan, karena tolak ukur maju atau tidaknya suatu bangsa dilihat dari tingkat perkembangan ekonominya. Juga, sebuah negara itu akan maju kalau para pelaku ekonominya itu bisa menciptakan nilai tambah.

“Saya ingin mengangkat masalah ekonomi ini lebih ke politik ekonomi. Karena kemajuan bangsa-bangsa itu diukur oleh perkembangan ekonominya. Jadi kita perlu memberi perhatian bagaimana kita membangun ekonomi di suatu bangsa. Sebuah negara akan makmur apabila pelaku ekonominya mampu menciptakan nilai tambah untuk kemakmuran suatu bangsa. Kita bisa kaya secara naturalism of risk, namun jika kita tidak mampu menambah dan menciptakan kekayaan itu maka kita tidak akan bisa maju” ujarnya.

Di Indonesia, pelaku ekonomi ada tiga golongan, yaitu Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi dan UMKN.

“Dari perpesktif Indonesia, kita memiliki tiga kelompok pelaku ekonomi, yaitu Swasta, BUMN, Koperasi dan UMKN. Nah, kelompok ketiga inilah yang tertinggal luar biasa dari kebijakan ekonomi pasar dan kebijakan liberal economy system,” jelasnya.

Negara perlu hadir untuk mengangkat dan memberikan peranan serta kontribusi kepada usaha-usaha kecil menengah agar menjadi pelaku ekonomi yang berbentuk Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) supaya dapat berkonstribusi terhadap pembangunan negara. Jika seluruh usaha-usaha kecil dan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) berkembang, maka pendapatan nasional akan meningkat secara signifikan.

“Kalau semua komunitas Indonesia itu kita organisir dalam bentuk korporasi. Lalu dia harus ada pendampingan agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Jika sudah berskala, maka seluruh manajemennya sama dengan manajemen koperasi. Sehingga masyarakat lulusan perguruan tinggi itu bisa membangun usaha-usaha ini secara koperasi, kita akan membangun begitu banyak koperasi. Jika sudah membangun koperasi-koperasi yang berbasis komuniti ini maka industri akan masuk. Untuk mewujudkan semua itu pelaku ekonomi negara yaitu BUMN berupa Politik Ekonomi Inklusif memiliki peranan penting,” tutupnya.[]

Editor: Cut Siti Raihan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here