Beranda Headline Wajib Cetak Skripsi di Unsyiah Press Tuai Pro-Kontra, Mahasiswa : Harganya Mahal

Wajib Cetak Skripsi di Unsyiah Press Tuai Pro-Kontra, Mahasiswa : Harganya Mahal

BERBAGI
Gedung UPT Unsyiah Press. Sri Elmanita S./DETaK

Cut Siti Raihan | DETaK

Darussalam- Surat edaran resmi berisi kewajiban mencetak dan menjilid skripsi melalui aplikasi ETD (Electronic Thesis and Dissertations) bagi mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) di Unsyiah Press yang berlaku per 20 Januari 2020, menimbulkan polemik di kalangan mahasiswa. Ini merupakan kali pertama Unsyiah mewajibkan mahasiswanya mencetak skripsi di percetakan kampus.

Beberapa mahasiswa yang ditemui langsung oleh tim detak-unsyiah.com pada Senin, 20 Januari 2020 mengungkapkan keberatannya atas kewajiban tersebut.

“Saya pernah dengar sih, isu-isu tentang itu, katanya per lembar 300 ya. Menurut saya, harga segitu agak mahal jika dibandingkan dengan percetakan di luar. Malah, kalau kita bawa kertas sendiri itu bisa cuma 100 rupiah per lembarnya, jadi kalau kita bandingin jadi tiga kali lipat ya. Kalau saya pribadi kurang setuju tentang kewajiban tersebut,” ungkap Ayu, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan (FKIP) angkatan 2015.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Radita, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) angkatan 2016. Menurutnya kewajiban ini malah menambah ketidakpraktisan dalam hal mencetak dan menjilid skripsi. Harganya yang sedikit lebih mahal dibandingkan tempat percetakan lain membuatnya harus berpikir dua kali untuk mencetak skripsi di Unsyiah Press.

“Tetapi kalau untuk Unsyiah kayaknya bakal menambah keuntungan, kalau mahasiswa, ya menambah ribet. Apalagi ada mahasiswa yang agak kurang ekonominya,” ujar Radita.

Di samping itu, ada juga mahasiswa yang tidak merasa keberatan dengan kewajiban ini, karena bagi mereka Unsyiah Press juga salah satu lembaga milik Unsyiah. Sehingga menurutnya sah-sah saja mencetak di kampus sendiri.

“Ini kan tujuannya untuk memajukan Unsyiah Press sendiri. Juga, sudah dikeluarkan surat edaran  kewajiban untuk mencetak di situ, ya berarti mau gak mau mahasiswa harus ikut dan terima apa adanya,” tutur Hani salah satu mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2015.

Senada dengan Hani, Mulyani yang merupakan mahasiswa FKIP juga menyetujui kewajiban itu. Menurutnya hal tersebut merupakan hal yang bagus namun tidak dengan harga yang ditetapkan.

“Bagus sih, boleh-boleh aja. Tapi saran sih, kalau bisa harganya diturunin lagi jadi lebih murah. Jadi, kalau misalnya Unsyiah yang mengeluarkan ketentuannya, seharusnya bisa lebih murah atau setidaknya sama lah dengan yang di luar, kan ini untuk mahasiswanya sendiri,” pungkasnya. []

Editor: Missanur Refasesa