Murti Ali Lingga | DETaK
Darussalam – Ketua Solidaritas Perempuan (SP) Aceh, Ratna Sari, menilai pemerintah saat ini mengabaikan peran perempuan dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Pemerintah abaikan peran perempuan. Salah satunya ialah dalam manajemen resiko bencana. Selama ini perempuan dianggap hanya sebagai objek. Seharusnya, harus sebagai partner,” kata Ratna Sari, usai menghadiri Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh di AAC Dayan Dawood Unsyiah, Banda Aceh, Jumat malam, 18 September 2015.
Menurut Ratna, peran perempuan sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat, contoh ketika ada konflik masyarakat.
“Selama ini jika ada konflik sosial, perempuan selalu di depan. Jika konflik sosial terjadi, perempuan masih tetap tinggal di desanya, bagaiman dengan laki-laki? ” tanya dia.
Dikatakannya, peran perempuan jelas dan spesifik di atur dalam undang-undang, khususnya qanun pemerintahan Aceh. Perempuan harus dilibatkan dalam segala proses pengelolaan SDA, penanggulangan bencana dan lainnya.
Dalam artian, sambungnya, perempuan memiliki hak untuk tahu apa program-programa pemerintah. Sehingga perempuan berperan aktif dalam mengawasi progaram itu sendiri.
Intinya adalah peran perempuan dalam menajemen resiko bencana sangat besar. “Semoga pemerintah melihat peran perempuan sebagai partner, tidak lagi sebagai objek,” harapnya.[]
Editor: Riska Iwantoni
