Darusalam – Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sebentar lagi akan diselenggarakan di Pekanbaru, Riau, diketahui menggunakan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) Riau sebesar Rp3 miliar. Penggunaan dana APBD sebagai penyokong dana untuk penyelenggaraan acara HMI ini menuai kritik pedas dari masyarakat, termasuk dari Banda Aceh.
Nadri Solin, salah seorang warga Banda Aceh, mengatakan tidak setuju penggunaan dana APBD untuk Kongres HMI tersebut.
“Saya tidak setuju. Karena, saat ini masih banyak keperluan mendesak di daerah tersebut (Riau). Seperti kita ketahui, beberapa bulan lalu masyarakat Riau sempat ditimpa musibah kabut asap, jadi (masyarakat) di sana masih perlu dana untuk berobat. Serta masyarakat miskin juga masih membutuhkannya,” kata Nadri kepada detak-unsyiah.com, di Banda Aceh, Jumat, 20 November 2015.
Menurut Nadri, penyelenggaraan Kongres HMI tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat umum sedikit pun, kecuali hanya untuk kepentingan segelintir orang. “Tidak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Ini (Kongres) hanya untuk kepentingan organisasi semata,” ujarnya.
Ia menduga dalam penyelenggaraan Kongres HMI kali ini terdapat unsur politis dari pejabat tinggi (Plt. Gubernur) Riau. Apalagi, kata dia, penyelenggaraan Pilkada sudah di depan mata. Otomatis hal ini dimanfaatkan Plt. Gubernur Riau guna menarik simpati kader HMI. Serta bisa jadi mereka dijadikan tim sukses (Timses), jika ia mencalonkan diri nantinya.
Nadri mengaku kecewa dengan tindakan Plt. Gubernur Riau yang mengucurkan dana tersebut. “Saya sangat kecewa dengan tindakan gubernur Riau yang menggunakan uang rakyat untuk kepentingan sekelompok orang daripada untuk kepentingan masyarakat banyak, yang masih memerlukan uluran tangan pemerintah,” sesalnya.
Hampir sama dengan Nadri Solin, Muhammad Iqbal, warga Banda Aceh lainnya, juga mengatakan tidak setuju jika dana APBD digunakan untuk hal tersebut. “Aku pribadi sih sangat tidak realistis (setuju) apabila uang sebanyak itu hanya dikucurkan untuk Kongres organisasi mahasiswa,” kata Iqbal.
Iqbal lebih setuju jika penggunaan dana APBD tersebut untuk kepentingan rakyat. Ia mencontohkan, akan lebih baik dana itu digunakan untuk pembangunan suprastruktur maupun infrastruktur, yang saat ini masih terbilang kurang. Sangat disayangkan apabila dana yang seharusnya untuk pendayagunaan masyarakat umum, namun dikonsumsi (digunakan) untuk segelintir elite organisasi.
Demikian juga Tomy Syahputra, salah satu warga Sumatera Utara, Medan. Ia sangat kecewa dengan tindaka Plt. Gubernur Riau yang mengucurkan dana tersebut. “Mengecewakan. Karen terlalu mudah menggelontorkan dana 3 miliar hanya untuk Kongres HMI, yang tidak ada kepentingannya untuk masyarakat,” kata Tomy via Blackberry Messenger.
Dikatakannya, sebenarnya dana APBD harus dugunakan untuk pembangunan daerah. Contohnya, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan pemulihan bencan asap. “Jadi, tidak sewajarnya dana itu untuk HMI”.
Lebih lanjut ia menduga dana yang dikucurkan tersebut sarat nuansa politis. “Nihil (aneh) rasanya kalau tidak ada timbal balik. Dan menurut saya tindakan ini sangat sia-sia”. Bahkan diketahui dana Kongres HMI Rp3 miliar itu lebih besar dibandingkan dana penanggulangan bencana asap sebesar Rp1,3 miliar.[]
Editor: Riska Iwantoni
